Profil

 
Tugas Pokok & Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah.

Berikut dijabarkan uraian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang :

 

KEPALA DINAS

  1. Kepala Dinas Pendapatan daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.      
  2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
  • membuat rencana kegiatan/program kerja dinas;
  • mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan;
  • memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
  • merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan;
  • merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
  • melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
  • menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan APBD bidang Pendapatan;
  • merumuskan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang pokok-pokok pengelolaan pendapatan;
  • melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah;
  • melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendaptan;
  • menyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pendapatan;
  • membinaan dan melaksanaan tugas pengelolaan pendapatan;
  • melaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

 

SEKRETARIAT

  1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perencanaan, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, dan pelayanan informasi.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
  • merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan informasi pendapatan;
  • melaksanakan urusan rumahtangga dan urusan perlengkapan;
  • melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan, pelayanan dan informasi;
  • mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  • melakukan koordinasi dan fasilitasi antar bidang dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan;
  • melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
  • melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat dibagi atas :

2.1.  Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

  1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala   Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.
  3. Penjabaran tugas Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :
  • mengelola surat masuk dan keluar;
  • mengelola kearsipan dan dokumentasi;
  • mengelola administrasi kepegawaian;
  • melaksanakan urusan humas;
  • melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan dinas;
  • mengatur pelaksanaan surat perjalanan dinas, BBM, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah;
  • melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.  Sub. Bagian Keuangan

  1. Sub. Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  2. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas; 
  3. Penjabaran tugas Sub. Bagian Keuangan adalah :
  • menyusun program dan recana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  • menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
  • menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa, gaji dan tunjangan PNS dan Non PNS serta penghasilan lainnya;
  • melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar (SPM);
  • menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  • menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  • melakukan koordinasi dan konsultasi masalah keuangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
  • memberikan saran dan bahan pertimbangan pada Sekretaris yang berkaitan dengan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;
  • melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Sub. Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan

  1. Sub. Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan mempunyai tugas melakukan pelayanan terhadap pengelolaan informasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan, serta melayani masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
  2. Sub. Bagian Pelayanan Informasi pendapatan mempunyai tugas sebagai berikut :
  • memberikan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
  • memberikan informasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi terkait permasalahan penetapan dan pembayaran pajak dan retribusi;
  • melakukan koordinasi pada Bank-bank terkait pelaksanaan pembayaran pajak secara on line;
  • melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait penerimaan pajak dan retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

3.  BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

  1. Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang   yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan.
  2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
  • melakukan penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan pendapatan daerah;
  • mengkoordinir dan melaksanakan pendataan, pendaftaran, penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
  • menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
  • mengkoordinasikan dengan bidang terkait hasil pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
  • melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan;
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) Bidang pendataan dan penatapan terdiri dari dua seksi yaitu seksi pendataan dan seksi penetapan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pendapatan dibagi atas :

3.1. Seksi Pendataan

  1. Seksi Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam hal pendataan, pendaftaran, pemeriksaan/penelitian serta penilaian terhadap objek pajak, wajib pajak dan wajib retribusi.
  2. Seksi Pendataan mempunyai tugas sebagai:
  • menyusun rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
  • melaksanakan program dan kegiatan pendataan Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
  • menyusun mekanisme pendataan Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
  • melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
  • melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
  • melaksanakan penilaian objek pajak PBB;
  • melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku;

3.2. Seksi Penetapan

  1. Seksi penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pajak dalam hal menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak dan retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan.
  2. Seksi penetapan mempunyai tugas sebagai berikut:
  • memperhitungkan dan menetapkan pajak dan retribusi daerah;
  • menyusun petunjuk teknis perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
  • menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah, serta menetapkan NJOP PBB;
  • melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  • mendistribusikan SPPT PBB P2, DHKP dan Surat Ketetapan Pajak wajib pajak dan Surat Ketetapan Retribusi kepada wajib retribusi;
  • melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ;
  • melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

 

4.   BIDANG PENAGIHAN DAN PENGAWASAN

  1. Bidang Penagihan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan.
  2. Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan, meneliti dan memproses keberatan dan pengurangan pajak dan retribusi serta melakukan koordinasi dan pembinaan kepada SKPD pengelola pendapatan daerah.
  3. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
  • Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penagihan dan pengawasan;
  • Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan;
  • Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah;
  • Pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan;
  • Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;
  • Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang penagihan dan pengawasan;
  • Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan daerah;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Bidang penagihan dan pengawasan terdiri dari tiga seksi yaitu :

4.1. Seksi Penagihan dan Pengawasan

  1. Seksi penagihan dan pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan dalam hal melakukan penagihan pajak dan pengawasan pelaksanaan pajak dan retribusi yang dikelola Dinas Pendapatan.
  2. Penjabaran tugas seksi Penagihan dan Pengawasan adalah :
  • melaksanakan penagihan/pengawasan Pajak dan Retibusi baik untuk masa pajak berjalan, maupun sudah lewat waktu jatuh tempo;
  • menerbitkan surat teguran atau surat lainnya yang dipersamakan dengan surat teguran pembayaran Pajak Daerah;
  • melaksanakan usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
  • menyusun rencana kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  • melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
  • menerbitkan surat tagihan kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang terutang;
  • melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  • melaksanakan penagihan Piutang Pajak Daerah;
  • membuat usulan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan;
  • menyusun pembukuan pembayaran dan tunggakan Pajak Daerah;
  • menyampaikan daftar Wajib Pajak yang akan ditagih dengan Surat Paksa untuk ditindaklanjuti;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Keberatan dan Pengurangan

  1. Seksi keberatan dan pengurangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan dalam hal memproses keberatan dan pengurangan atas pajak dan retribusi yang telah ditetpkan.
  2. Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas sebagai berikut:
  • menyusun petunjuk teknis pengajuan dan pemberian keberatan,  pengurangan dan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  • memproses pemberian keberatan, pengurangan, restitusi dan banding atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  • menyiapkan pertimbangan keputusan atas permohonan keberatan, pengurangan dan restitusi;
  • melakukan koordinasi antar bidang-bidang atas permohonan pengurangan, keberatan dan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  • melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.3.  Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi

  1. Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan dan melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi serta SKPD pengelola pendapatan daerah, dan melakukan sosialisasi pajak dan retribusi.
  2. Seksi Pembinaan Wajib Pajak dan Retribusi mempunyai tugas:
  • melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah;
  • melakukan pembinaan kepada SKPD pengelola pendapatan daerah;
  • melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
  • melaksanakan publikasi, informasi pajak dan retribusi daerah.

 

5.   BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

  1. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan.
  2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kajian dan pengembangan potensi pendapatan, mengelola system informasi pendapatan daerah.
  3. Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
  • menyusun kajian potensi pendapatan daerah;
  • mengelola system informasi teknologi pendapatan daerah;
  • memelihara dan mengembangkan system online pajak daerah;
  • mengkaji dan mengelola SPPT PBB;
  • mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut penerimaan daerah;
  • menyusun rencana program kegiatan Dinas Pendapatan;
  • melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari tiga seksi yaitu :

5.1.  Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan

  1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai tugas pokok pengkajian dan pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai tugas :
  • menyusun rencana kegiatan Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan;
  • membuat kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
  • menghitung secara berkala potensi pajak dan retribusi daerah;
  • mengkaji perkembangan penerimaan daerah secara berkala;
  • melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2.  Seksi Informasi Pendapatan Daerah

  1. Seksi Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok memberikan informasi perkembangan Pendapatan Daerah melalui informasi teknologi dan mengembangkan informasi teknologi pengelolaan pendapatan daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, seksi Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
  • menginventarisasi mempelajari dan menginput semua data dan informasi dalam menyusun rencana program kerja dan target tahunan pendapatan daerah;
  • mengelola dan mengembangkan sistem informasi teknologi pengelolaan pendapatan daerah;
  • memproses output SPPT PBB;
  • memproses laporan pendapatan daerah secara sistem informasi dan teknologi;
  • melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

5.3. Seksi Perencanaan Program

  1. Seksi Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana dan program kerja pendapatan daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, seksi perencanaan program mempunyai tugas :
  • menyusun program kerja dinas pendapatan daerah;
  • membuat rencana pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
  • mengkaji dan mengevaluasi peraturan-peraturan pajak dan retribusi daerah;
  • membuat sistem prosedur, alur pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan;
  • melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

6.  BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN

  1. Bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pendapatan yang berada dan bertanggunjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan.
  2. Kepala bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak daerah dan retribusi yang dikelola Dinas pendatan per bulan, triwulan, semester dan per tahun, mengontrol perkembangannya untuk dikoordinasikan dan ditidaklanjuti bersama bidang-bidang terkait.
  3. Penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan daerah;
  4. Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas :
  • menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak, dan retribusi yang dikelola Dipenda;
  • menindak pelanggaran Perda yang dlakukan wajib pajak;
  • melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan dibantu oleh dua seksi yaitu :

6.1.  Seksi Pembukuan dan Pelaporan

  1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan membuat pembukuan penerimaan dan menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :
  • melaksanakan pembukuan penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi;
  • menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi;
  • melakukan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah;
  • melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6.2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian

  1. Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan melakukan evaluasi terhadap perkembangan penerimaan pajak dan retribusi serta melakukan koordinasi untuk menindak pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud diatas, Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas :
  • melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah;
  • menyusun rencana penindakan terhadap pelanggaran Perda pajak dan retribusi;
  • melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk menindak wajib pajak yang melakukan pelanggaran Perda Pajak dan Retribusi;
  • melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Padang,        September 2015

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang,

 

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si

Pembina, NIP. 19730413 199703 1 001

Ke Beranda
Pimpinan
Agenda

Jum'at, 08 April 2016

  • • 
    Launching Website Resmi DIPENDA Kota Padang

Agenda Kegiatan Lainnya

Aplikasi
Pembayaran

Pembayaran Pajak Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dapat melalui bank-bank berikut ini :

Pengunjung
  •   58270 Hits
  •   9685 Visitors
  •   2 Online
Media Sosial

Informasi Terbaru

Pemilihan Duta Pajak Kota Padang 2014...

Ajang pemilihan Duta Pajak merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pad...

baca...
Pemilihan Duta Pajak Kota Padang 2014
tutup

30 September 2014 - 08:07 WIB

Ajang pemilihan Duta Pajak merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dalam rangka memperkenalkan pajak sejak usia dini kepada generasi muda. Kegiatan ini baru pertama kali diadakan dan diharapkan menjadikan agenda rutin tahunan Pemerintah Kota Padanguntuk memotivasi generasi muda berperan aktif didalam pembangunan dari sektor pajak khususnya pajak daerah.

Pemko Luncurkan Pajak Online...

Sekarang, membayar pajak bisa lebih mudah dan cepat. Pemko Padang mulai, Senin (18/3) secara resmi akan membuka pelayanan pembayaran pajak d...

baca...
Pemko Luncurkan Pajak Online
tutup

10 Februari 2014 - 08:06 WIB

Sekarang, membayar pajak bisa lebih mudah dan cepat. Pemko Padang mulai, Senin (18/3) secara resmi akan membuka pelayanan pembayaran pajak dengan sistem online. Wajib pajak cukup datang ke bank atau ke kantor pelayanan pajak online di DPKA Balai Kota Padang dan langsung menyetorkan pajaknya kepada petugas.

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan...

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperi...

baca...
Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
tutup

01 Januari 2014 - 08:04 WIB

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha ...

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Ke...

baca...
Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil PPN Tahun 2014
tutup

01 Januari 2014 - 08:00 WIB

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusa Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014, diumumkan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kantor Pelayanan Pajak Tetap Buka di Batas Akhir Penyampaian SPT T...

Sehubungan dengan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tahun paj...

baca...
Kantor Pelayanan Pajak Tetap Buka di Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
tutup

01 Januari 2014 - 07:54 WIB

Sehubungan dengan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2013 yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2014, Direktorat Jenderal Pajak tetap membuka pelayanan penyampaian SPT Tahunan melalui Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, khususnya pada tanggal 31 Maret 2014.

Indikasi Penipuan Terkait Permintaan Sumbangan Kepada Konsultan Pa...

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan dari Konsultan Pajak kepada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Paja...

baca...
Indikasi Penipuan Terkait Permintaan Sumbangan Kepada Konsultan Pajak
tutup

01 Januari 2014 - 07:46 WIB

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan dari Konsultan Pajak kepada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak mengenai adanya seseorang yang mengaku/ mengatasnamakan/ diperintahkan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana/ para pejabat di lingkungan Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk meminta sumbangan atau dana terkait dengan penyelenggaraan seminar perpajakan, dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut TIDAK BENAR dan mohon untuk diabaikan karena berindikasi PENIPUAN.

Hotel

#1 Rocky Plaza Hotel Padang

Untuk kategori pembayaran pajak hotel tertinggi kota padang bulan Desember 2015.

Selengkapnya
Restoran

Data Belum Di Set

Untuk kategori pembayaran pajak restoran tertinggi kota padang belum di set.

Hiburan

Data Belum Di Set

Untuk kategori pembayaran pajak hiburan tertinggi kota padang belum di set.