Pelayanan

 
Pajak Bumi dan Bangunan

Update : 27 Desember 2015

A+AAA-
 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Dasar Hukum

  1. UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

  2. KMK No.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

  3. KMK No. 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

  4. KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang Menggunakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

  5. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 Tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

  6. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak

    Kena Pajak (NJOPTKP) PBB dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2004.

  7. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 Tentang Penegasan dan Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial Untuk Kawasan Industri dan Real Estate.

Istilah Penting dalam UU PBB

( Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994)

  1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya;

  2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;

  3. Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;

  4. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;

  5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Obyek Pajak

( Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 )

  • Yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan Bangunan

    Pengertian Bumi

    Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

    Pengertian Bangunan

    Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

    Yang termasuk pengertian bangunan adalah :

    1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

    2. jalan TOL;

    3. kolam renang;

    4. pagar mewah;

    5. tempat olah raga;

    6. galangan kapal, dermaga;

    7. taman mewah;

    8. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;

    9. fasilitas lain yang memberikan manfaat;

Klasifikasi Bumi dan Bangunan

( Penjelasan Pasal 2 ayat (1)  UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 )

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang.

  

Subyek PBB

( Pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 )

Yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata :

  1. mempunyai hak atas bumi/tanah, dan/atau;

  2. memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan/atau;

  3. memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau;

  4. memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak  menjadi Wajib Pajak menurut UU PBB.

Apabila suatu objek pajak tidak diketahui secara jelas siapa yang akan menanggung pajaknya maka yang menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Penetapan ini ditentukan berdasarkan bukti-bukti :

  • Apakah ada perjanjian antara pemilik dan penyewa yang mengatur ?

  • Siapa yang menanggung kewajiban pajaknya ?

  • Dan siapa yang secara nyata mendapat manfaat atas bidang tanah dan bangunan tersebut?

Tarif Pajak

( Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 )

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 % (lima persepuluh persen).

 

Dasar Pengenaan PBB

( Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. Pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998)

Yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Meskipun pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali, namun untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas self assessment.

Nilai jual sebagai Dasar Pengenaan PBB dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B (KMK-523/KMK.04/1998).

Dalam hal ada objek pajak yang nilai jual per M2 nya lebih besar dari ketentuan Nilai Jual Objek Pajak, Nilai Jual Objek Pajak yang terjadi  di lapangan tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

 

Dasar Penghitungan Pajak

( Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. PP No.25 Tahun 2002).

Yang menjadi dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) atau NJKP, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen).

Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Contoh :

Nilai jual suatu objek pajak sebesar Rp 1.000.000,00 persentase Nilai Jual Objek Pajak misalnya 20% maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak : 20% x Rp 1.000.000,00 = Rp200.000,00

 

Dasar Penghitungan Pajak

( Pasal 7 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994).

Secara umum besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

-

 
Pelayanan Lainnya
Pimpinan
Agenda

Jum'at, 08 April 2016

  • • 
    Launching Website Resmi DIPENDA Kota Padang

Agenda Kegiatan Lainnya

Aplikasi
Pembayaran

Pembayaran Pajak Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dapat melalui bank-bank berikut ini :

Pengunjung
  •   58280 Hits
  •   9685 Visitors
  •   2 Online
Media Sosial

Informasi Terbaru

Pemilihan Duta Pajak Kota Padang 2014...

Ajang pemilihan Duta Pajak merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pad...

baca...
Pemilihan Duta Pajak Kota Padang 2014
tutup

30 September 2014 - 08:07 WIB

Ajang pemilihan Duta Pajak merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dalam rangka memperkenalkan pajak sejak usia dini kepada generasi muda. Kegiatan ini baru pertama kali diadakan dan diharapkan menjadikan agenda rutin tahunan Pemerintah Kota Padanguntuk memotivasi generasi muda berperan aktif didalam pembangunan dari sektor pajak khususnya pajak daerah.

Pemko Luncurkan Pajak Online...

Sekarang, membayar pajak bisa lebih mudah dan cepat. Pemko Padang mulai, Senin (18/3) secara resmi akan membuka pelayanan pembayaran pajak d...

baca...
Pemko Luncurkan Pajak Online
tutup

10 Februari 2014 - 08:06 WIB

Sekarang, membayar pajak bisa lebih mudah dan cepat. Pemko Padang mulai, Senin (18/3) secara resmi akan membuka pelayanan pembayaran pajak dengan sistem online. Wajib pajak cukup datang ke bank atau ke kantor pelayanan pajak online di DPKA Balai Kota Padang dan langsung menyetorkan pajaknya kepada petugas.

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan...

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperi...

baca...
Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
tutup

01 Januari 2014 - 08:04 WIB

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha ...

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Ke...

baca...
Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil PPN Tahun 2014
tutup

01 Januari 2014 - 08:00 WIB

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusa Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014, diumumkan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kantor Pelayanan Pajak Tetap Buka di Batas Akhir Penyampaian SPT T...

Sehubungan dengan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tahun paj...

baca...
Kantor Pelayanan Pajak Tetap Buka di Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
tutup

01 Januari 2014 - 07:54 WIB

Sehubungan dengan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2013 yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2014, Direktorat Jenderal Pajak tetap membuka pelayanan penyampaian SPT Tahunan melalui Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, khususnya pada tanggal 31 Maret 2014.

Indikasi Penipuan Terkait Permintaan Sumbangan Kepada Konsultan Pa...

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan dari Konsultan Pajak kepada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Paja...

baca...
Indikasi Penipuan Terkait Permintaan Sumbangan Kepada Konsultan Pajak
tutup

01 Januari 2014 - 07:46 WIB

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan dari Konsultan Pajak kepada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak mengenai adanya seseorang yang mengaku/ mengatasnamakan/ diperintahkan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana/ para pejabat di lingkungan Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk meminta sumbangan atau dana terkait dengan penyelenggaraan seminar perpajakan, dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut TIDAK BENAR dan mohon untuk diabaikan karena berindikasi PENIPUAN.

Hotel

#1 Rocky Plaza Hotel Padang

Untuk kategori pembayaran pajak hotel tertinggi kota padang bulan Desember 2015.

Selengkapnya
Restoran

Data Belum Di Set

Untuk kategori pembayaran pajak restoran tertinggi kota padang belum di set.

Hiburan

Data Belum Di Set

Untuk kategori pembayaran pajak hiburan tertinggi kota padang belum di set.