Berita Detil

 
Harian Haluan • Kota Padang01 Desember 2015 - 20:04 WIB
Utamakan Warga Bukan Parpol

Reporter : - • Editor : Operator

A+AAA-
 

Walikota Padang di­wa­kili Staf Ahli Bidang Sum­ber Daya Manusia, Bam­bang Sutrisno saat mem­buka kegiatan men­yebut­kan, pemberian bantuan dana hibah dan bansos se­cara aturan dibenarkan, karena memang di­alokasi­kan di APBD maupun AP­BN. “Namun, pem­berian­nya dilakukan setelah mem­prioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas ke­adilan, kepatutan, rasio­nali­tas serta manfaat untuk ma­sya­rakat,” kata Bambang.

Menurut Bambang, pem­­berian bantuan hibah dan bansos yang tidak se­lektif dan memenuhi persy­a­ratan pe­nerima ban­tuan yang bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam ke­adaan tertentu dapat be­r­kelanjutan.

“Bansos hanya di­beri­kan kepada calon penerima yang ditujukan untuk me­lindungi dari kemungkinan resiko sosial. Kemudian kriteria memenuhi per­sya­ra­tan penerima bantuan meliputi identitas yang jelas dan berdomisili di wilayah daerah,” terangnya.

Setelah pemberian ban­tu­an, lanjut Bambang, SK­PD terkait wajib melakukan evaluasi dan monitoring. Apabila dalam monitoring terdapat penggunaan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan usulan yang di­se­tujui, yang bersangkutan (pe­neri­ma hibah/bansos) dapat dikenakan sanksi se­suai de­ngan peraturan pe­run­dang-undangan, se­hing­ga sering berujung ke ma­salah hukum.

“Dalam pelatihan pe­n­ga­wasan bantuan keuangan ini, mari kita sama-sama memahami dan men­yatu­kan persepsi, agar nantinya tidak bermasalah dalam penyaluran dana hibah dan bansos,” tukuk Bambang.

Sementara Kepala Kan­tor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Eri Sendjaya selaku pelaksana kegiatan me­ng­ung­kapkan, banyak pihak yang mem­butuhkan dana hibah tersebut, tetapi dalam peng­gunaannya justru untuk ke­penting­an oknum tertentu dalam men­capai tujuan po­litik. “Hal ini merupakan pelanggaran yang tidak di­benarkan undang-undang,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Eri Sendjaya berharap aparatur SKPD pengelola dana ang­garan dan bansos agar be­nar-benar memahami pen­yalurannya yang sesuai de­ngan peraturan. “Dalam kesempatan ini, kita meng­hadirkan narasumber dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, Kepala BPKP Provinsi Sumatera Barat, Inspektur Kota Padang dan dari Kesbangpol sendiri,” sebutnya.

Berita Lainnya
 

Komentar Anda

Pimpinan
Agenda

Jum'at, 08 April 2016

  • • 
    Launching Website Resmi DIPENDA Kota Padang

Agenda Kegiatan Lainnya

Aplikasi
Pembayaran

Pembayaran Pajak Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dapat melalui bank-bank berikut ini :

Pengunjung
  •   58302 Hits
  •   9685 Visitors
  •   1 Online
Media Sosial

Informasi Terbaru

Pemilihan Duta Pajak Kota Padang 2014...

Ajang pemilihan Duta Pajak merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pad...

baca...
Pemilihan Duta Pajak Kota Padang 2014
tutup

30 September 2014 - 08:07 WIB

Ajang pemilihan Duta Pajak merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dalam rangka memperkenalkan pajak sejak usia dini kepada generasi muda. Kegiatan ini baru pertama kali diadakan dan diharapkan menjadikan agenda rutin tahunan Pemerintah Kota Padanguntuk memotivasi generasi muda berperan aktif didalam pembangunan dari sektor pajak khususnya pajak daerah.

Pemko Luncurkan Pajak Online...

Sekarang, membayar pajak bisa lebih mudah dan cepat. Pemko Padang mulai, Senin (18/3) secara resmi akan membuka pelayanan pembayaran pajak d...

baca...
Pemko Luncurkan Pajak Online
tutup

10 Februari 2014 - 08:06 WIB

Sekarang, membayar pajak bisa lebih mudah dan cepat. Pemko Padang mulai, Senin (18/3) secara resmi akan membuka pelayanan pembayaran pajak dengan sistem online. Wajib pajak cukup datang ke bank atau ke kantor pelayanan pajak online di DPKA Balai Kota Padang dan langsung menyetorkan pajaknya kepada petugas.

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan...

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperi...

baca...
Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
tutup

01 Januari 2014 - 08:04 WIB

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha ...

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Ke...

baca...
Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil PPN Tahun 2014
tutup

01 Januari 2014 - 08:00 WIB

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusa Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014, diumumkan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kantor Pelayanan Pajak Tetap Buka di Batas Akhir Penyampaian SPT T...

Sehubungan dengan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tahun paj...

baca...
Kantor Pelayanan Pajak Tetap Buka di Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
tutup

01 Januari 2014 - 07:54 WIB

Sehubungan dengan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2013 yang jatuh pada tanggal 31 Maret 2014, Direktorat Jenderal Pajak tetap membuka pelayanan penyampaian SPT Tahunan melalui Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, khususnya pada tanggal 31 Maret 2014.

Indikasi Penipuan Terkait Permintaan Sumbangan Kepada Konsultan Pa...

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan dari Konsultan Pajak kepada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Paja...

baca...
Indikasi Penipuan Terkait Permintaan Sumbangan Kepada Konsultan Pajak
tutup

01 Januari 2014 - 07:46 WIB

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan dari Konsultan Pajak kepada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak mengenai adanya seseorang yang mengaku/ mengatasnamakan/ diperintahkan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana/ para pejabat di lingkungan Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk meminta sumbangan atau dana terkait dengan penyelenggaraan seminar perpajakan, dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut TIDAK BENAR dan mohon untuk diabaikan karena berindikasi PENIPUAN.

Hotel

#1 Rocky Plaza Hotel Padang

Untuk kategori pembayaran pajak hotel tertinggi kota padang bulan Desember 2015.

Selengkapnya
Restoran

Data Belum Di Set

Untuk kategori pembayaran pajak restoran tertinggi kota padang belum di set.

Hiburan

Data Belum Di Set

Untuk kategori pembayaran pajak hiburan tertinggi kota padang belum di set.